Oleh: Hamis Souwakil

Sergap.online – Selagi sistem bernegara kita adalah Demokrasi. Indonesia akan selalu menjadi negara yang dihuni ketakutan.

Rupanya sistem presidensial kita agak keliru. Pemimpin negara, yang disebut Presiden, yang terpilih dari hasil partisipasi rakyat, nampaknya telah salah merumuskan sistem pemerintahan yang kurang efektif.

Rakyat dihadiai pasal 28 UUD, dan UU no 9 tahun 1998 adalah bentuk tanggapan sistem yang telah menjadi baju negara.

Lalu, lewat kebijakan pemerintah dengan kekuasan totalitas, rakyat dibuat pusing-berdiri dan berteriak tentang hak demokrasi dan bernegara atas kebijakan yang dianggap keluar dari kepentingan Pancasila dan UUD.

Pemerintah, dengan tanggapan sinis, beralih pandang-keluar tanpa unjuk muka dan tak mau rasa kegelisan tumbal permainan.

Pada awal, telah disebutkan bahwa rumusan sistem, keliru dibuat. Pemerintah mestinya lewat kekuasaan, tidak harus memberikan kebebasan demokrasi demi menjaga niat suci kepentingan.

Disini, akan ditawari dua klaster agar dapat menjadi kepuasaan, sesuai keinginan kekuasaan dan kepentingan;

  • Pemerintah, lewat kekuasaan dan kebijakan otoritas, prerogatif mengubah demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Hal ini, demi kesucian dan keinginan menguasai dan memperkayai.
  • Pemerintah, pun lewat kekuasaan dan kebijakan otoritas, prerogatif membantu rakyat, dan para pendahulu bangsa (the founding fathers) untuk melancarkan keinginan membentuk wilayah berbangsa, suku dan agama ini menjadi Indonesia Pancasila dan UUD yang tercukupkan. Demikian, pemerintah tidak akan lagi bertatap, dan mendengar suara sumbang kegelisahan; keinginan terpenuhi.