SERGAP.ONLINE – Presiden Joko Widodo melalui akun Tweeter resminya menyampaikan perihal UU ITE yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Menurutnya, belakangan ini masyarakat saling melapor ke polisi dengan alasan UU ITE sebagai rujukan hukum.

“Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukum,” tutur Presiden Jokowi melalui akun Tweeter resminya, Joko Widodo. Selasa, (16/2).

Sebagai kepala Negara yang memiliki hak progratif, Jokowi perintah Kapolri untuk lebih bersikap selektif dalam menerima aduan terkait ITE.

“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan seperti itu,” tegasnya.

Bahkan presiden dua periode itu menegaskan agar pasal-pasal yang tertuang di dalamnya dan mengalami penafsiran yang berbeda-beda harus dimaknai dengan baik dalam menegakkan keadilan hukum.

“Pasal pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” lanjutnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sebelumnya semangat UU ITE sebagai aturan yang menjaga ruang kebebasan digital agar selalu bersih dan terjaga produktifitasnya.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” ulasnya.

Namun menurutnya, ketika implementasi UU tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan, tentu UU ITE harus diperbaharui kembali dan pasal-pasal karet yang memiliki perbedaan tafsir dan berpihak harus dihilangkan.

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegasnya.