Pamflet Diskusi “Polemik PSBB Sampai Kisruh Bansos” yang dimotori KAMDA Kota Ambon

Sergap.Online, Ambon – Diskusi Online, Bincang-bincang Aktivis yang dimonitori KAMMI Kota Ambon menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa Ketua Organisasi Cipayun dan perwakilan Komisi 1 DPRD Kota Ambon sebagai Keynot Speaker, Kamis (22/5).

Diskusi tersebut diisi Ketua KNPI Maluku, Ketua PKC PMII Kota Ambon, Ketua KAMMI Wilayah Maluku, Ketua Cabang GMKI Kota Ambon dan Sekertaris Komisi 1, Saidna Azhar Bin Tahir dengan moderator Ketua KAMMI Kota Ambon.

Azhar Bin Tahir dalam pembukan diskusi menyampaikan banyak hal soal pihak DPRD Kota Ambon yang masih setia mengawal pemerintah kota dalam kondisi pandemi.

Ia pun menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ambon akan memberlakukan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pihaknya masih meminta Pemkot untuk mempertimbangkannya kembali karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi.

“Bagaimna kita mau berlakukan PSBB sedang kebutuhan masyarakat belum terpenuhi”

Ia pun menyampaikan bahwa Pemkot juga harus melakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat agar kemudian hari masyarakat dapat memahami dan mampu mematuhi aturan tersebut dengan baik.

“Sebelum dilakukan PSBB, Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan sosialisai kepada masyarakat. Ini adalah langkah edukasi yang memberikan pencerahan baik kepada masyarakat kita terhadap aturan pemerintah atas Covid-19”

Ia pun juga menyampaikan usulan DPRD untuk meminta pemerintah Kota Ambon agar melakukan penerapan PSBB setelah Idul Fitri nanti, hal ini mengingat agar tidak ada pelanggaran aturan terhadap perapan aturan tersebut sembari dibarengi melengkapi data-data yang belum lengkap dan kebutuhan masyarakat selama masa pandemi.

Diskusi tersebut menuai banyak kritik dari ke empat narasumber dari beberapa Ketua Cipayung tersebut. Mereka mempersoalkan banyak hal yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah.

Seperti halnya social distencing yang dianjurkan pemerintah untuk dapat memutus mata rantai covid, namun dokumentasi yang tersebar di sosial media memperlihatkan pemerintah seolah tidak memenerapkan anjuran tersebut.

Tidak hanya itu, salah satu narasumber, Ketua GMKI Kota Ambon pun juga menyinggung Konser Amal Covid-19 yang diadakan MPR RI dan BPIP beberapa hari lalu yang dianggap mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar aturan. Menurutnya pemerintah tidak konsisten dan kurang serius dalam memutus mata rantai Covid-19.

Selain itu, para narasumber pun menyarankan kepada Sekertaris Komisi I DPRD Kota Ambon untuk dapat bersama Pemkot membuat aturan yang bisa menjadi landasan hukum sebelum pemberlakukan PSBB. Hal ini disarankan Ketua KAMMI Wilayah Maluku.

Para Narasumber juga meminta agar data masyarakat kategori Miskin Baru dan Masyarakat Kaya Baru juga harus secepatnya didatai pemerintah dan mempercepat kerja secara serius untuk memutus penyebaran Covid-19 secara luas.

Dalam akhir Diskusi yang bertajuk “Polemik PSBB sampai Kisruh Bansos” ini, Azhar Bin Tahir mengucapkan rasa terimakasih kepada para Organ Cipayung yang turut serta mengawal pemerintah dalam upaya membersamai menyelamatkan ribuan nyawa rakyat dari pandemi.

Sebagai penutup, Ia pun menyampaikan, dasarnya pihak DPRD kota mendukung kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB demi menyelamatkan rakyat selama syarat-syarat kebutuhan pokok masyarakat dipenuhi.

Terakhir, Azhar Bin Tahir mengiyakan usulan soal aturan PSBB yang disampaikan para narasumber.

“Benar itu juga merupakan alasan kami menyarankan penundaan PSBB. Ada konsekuensi apabila PSBB dilanggar, dengan itu kami pun juga meminta agar pemerintah harus membuat aturan sebagai landasan hukum agar masyarakat pun juga dapat menerimanya dengan taat”. (Alhams)