SERGAP.ONLINE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) Kota Ambon, Fahri Bachmid turut angkat suara terkait pengalihan proyek rehabilitasi Islamic Center ke pembangunan cafe di kawasan sekitar Islamic Center, Waihaong, Kota Ambon, Maluku.

Pengalihan pembangunan dari renovasi Islamic Center dan membangun Cafe, menurutnya merupakan bagian  dari pelanggaran hukum yang harus ditelusuri oleh pihak penegak hukum.

“Dengan adanya peristiwa hukum berupa pengalihan proyek, yang seharusnya Islamic Center itu direnovasi, tapi dialihkan ke pembangunan cafe ini harus diusut,” kata Ketua PERADI Kota Ambon, Fahri Bachmid seperti dilansir Siwalimanews.com. (18/21).

Peralihan pembangunan ini telah menjadi perbincangan public sehingga mendapat perhatian serius terhadap proses langkah penyelesaian hukum oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Hal demikian, menurut Bachmid, Kejati harus mengambil andil untuk menelusuri peristiwa hukum yang terjadi ini untuk mendapatkan kejelasan dan kesimpulan yang konprehensif dan terarah.

Ia menilai keterlibtan Kejati Maluku dalam mengusut peristiwa hukum tersebut adalah langkah hukum yang tepat karena persoalan ini telah menjadi perhatian dan perbincangan public yang serius, sehingga hal demikian dibenarkan berdasar aturan yang berlaku untuk meperoleh hasil yang terang dan final.

Selain itu, menurut pakar Hukum Tata Negara itu bahwa proses penyelidikan dilakukan atas proses peralihan pembangunan yang dinilai menjadi peristiwa hukum ini, pun dimaksud untuk mengetahui ada atau tidak kerugian negara yang didapati dari proses pembangunan cafe tersebut.

“Dengan penyelidikan pihak-pihak akan diminta pertanggung jawaban, sehingga isu-isu yang dihembuskan itu dapat menjawab kegelisahan masyarakat karena keberadaan cafe tersebut,” tuturnya.