SERGAP.ONLINE – Sontak pembicaraan public terfokus pada peristiwa penyerangan Mabes Polri. Sorotan dari para pengamat berfokus pada jaringan mana pelaku berafiliasi, narasumber ex-Napiter dihadirkan dan membicarakan kisah mereka mengikuti dan direkrut oleh para rekrutmen kelompok teroris.

Pembicaraan yang masih dinilai pada perbincangan yang berulang. Perdebatan tentang penggunaan frasa kata “Suatu agama”. Tersaji dua kubu, satu mempertahankan argumentasi-nya bahwa setiap aktivitas terorisme yang terjadi dilatari “doktrin agama”, sementara pihak lainnya membela dengan argumentasi bahwa semua aktivitas terorisme kembali kepada pelaku atau oknum. Baik, dua pandangan tersebut tentu mempunyai pros and cons, namun mari kita berpindah pada perbincangan lain yang lebih fundamen dengan hal-hal yang terulang.

Sebuah permulaan kita mulai dengan membeda siapa sosok ZA perempuan 25 tahun yang melakukan aksi “Lone Wolf” di markas besar Kepolisian Negara Indonesia, dua hari lalu. Perkenalan ZA pada kerangka berfikir “Jihadis” bermula pada ketulusan dan keikhlasan dirinya untuk menekuni ajaran-ajaran Islam, akan tetapi sumber-sumber yang dirinya ikuti cendrung pada kelompok-kelompok “Takfiri” pada penggalan-penggalan informasi yang dapat kita temui di media online atau social media.

Dalam kegiatan penyerangan tersebut, Nampak bahwa pelaku kurang terlatih, kurang memahami pola pertahanan dalam bertempur. Artinya, pelaku ini bukan bagian dari kerangka inti kelompok JAD.

Pada aktivitas yang sama pelaku juga membawa symbol map kuning (diketahui merupakan kartu anggota Perbakin). Wawan Purwanto (Deputi 7 Badan Intelijen Negera) pada wawancara media menyampaikan “Sejak Januari jaringan ini sudah merencanakan akan menyerang sejak ditangkap nya 20 orang terduga teroris, dan tertembak mati 2 orang. Mereka sudah menyiapkan penyerangan ini, selanjutnya aparat yang melakukan pengejaran terhadap DPO dan rekruter baru”. (Dalam Wawancara INews TV, 1 April 2021).

Menjadi pertanyaan serius dari pernyataan deputi 7 BIN, bilamana aparat telah meningkatkan pengamanan, namun pada peristiwa 2 hari yang lalu justru pusat keaman yang menjadi tempat penyerangan. Dari sini, wajar banyak yang mempertanyakan sejauh mana komunikasi antar instansi Intelijen berjalan, sehingga terjadinya kegagalan profiling secara skala terhadap pelaku penyerangan, atau kegagalan birokrasi intelijen.

Peristiwa penyerangan ini, kembali mengingatkan public kepada urgensi reformasi Intelijen. BIN yang menjadi komando utama dalam urusan Intelijen menurut undang-undang, hanya bertugas sebagai data hunter dan spying. Oleh Karen-nya, diskursus reformasi Intelijen harus dibuka kembali, serta penambahan fungsi-fungsi Intelijen dalam undang-udang harus menjadi prioritas Komisi 3 DPR RI.

Oleh : Edo Hendra Kusuma, S.Sos. (Kebijakan Publik PP KAMMI)