Penulis: Hamis Souwakil adalah Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Aktivis PP KAMMI. Juga sebagai Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DKI Jakarta.

SERGAP.ONLINE – Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial. Kemudian melalui kebijakan hukum pemerintah, lahirlah UU Otonom Daerah seperti UU Nomor 32 tahun 2004.

Dalam hal bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan sosial sebagaimana ideologi negara, negara tidak hanya saja mengandalkan kepala negara (Presiden) untuk mengoalkan cita-cita kemerdekaan tersebut, melainkan kerja bersama. Dengan itu, hadirnya UU Otonomi Daerah adalah salah satu kemudahan dalam upaya membantu pemerintah pusat untuk menghadirkan cita-cita tersebut.

Kita dapat melihat urgensi, dan kebebasan yang diberikan negara terhadap pemerintah daerah melalui UU otonomi tersebut. Misalnya pada pasal 1 angka 5 yang memberikan defenisi terdapat tiga kebebasan pemerintah daerah dalam mengelolah daerah teritorialnya; Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom.

Secara defenisi normatif, kita akan dapatkan tiga unsur tersebut dari UU No. 32 tahun 2004 tersebut.

Dengan demikian, kita akan diantarkan kepada makna sederhana bahwa, kewajiban pemerintah daerah adalah membantu pemerintah pusat menghadirkan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat dalam wilayah teritorialnya.

Berdasarkan, defenisi normatif dan tiga unsur tersebut, maka kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, memberikan pelayanan publik; kesehatan dan sosial live lainnya adalah seutuhnya tanggungjawab pemerintah daerah.

Lalu bagaimana dengan pemerintah pusat? Rasanya, saya mau berkata seperti ini, kesejahteraan rakyat daerah dalam wilayah teritori pemda menjadi tanggungjawab pemda, tidak memiliki makna menghilangkan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pusat untuk menhadirkan kesejateraan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maraoke.

Kerja menghadirkan cita-cita negara tersebut, antara pemerintah pusat dan daerah bersama, berkolaborasi untuk melaksanakannya dengan mengunakan asas proposional. Sehingga kerja tersebut dapat memberikan defenisi publik yang membedakan antara kerja pempus dan pemda.

Tidak menutup kemungkinan untuk pempus tidak diberikan ruang dalam soal mengurus daerah; ada, tapi ada ruang-ruang khusus dimana pempus harus bekerja melihat daerah tersebut.

Menyoal Public Polemic hari-hari ini yang menjadi sorotan banyak kalangan; Akademisi, Aktivis, Praktisi, Politisi dan Tokoh tentang salah seorang menteri Kabinet Indonesia Maju, sebut saja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang setelah dilantik menyibukkan diri menengok banyak kalangan masyarakat di bawah kolom jembatan, emperan jalan dll di wilayah lingkup Pemda DKI.

Public Polemiknya adalah muncul banyak kritikan ke mantan Wali Kota Surabaya tersebut. Salah satunya seperti kata pakar ekonom bang Rizal Ramli yang menyebut, kurang lebihnya seperti ini; hanyalah ekting dan sandiwara lebay.

Saya melihatnya, berdasarkan tiga unsur secara defenisi normatif UU Otonom tersebut, Ibu Risma memang agak lebay dalam menshowkan diri sebagai public figur dan Menteri Sosial.

Ada beberapa alasan yang akan saya utarakan yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, andaikan spirit kerja Mensos tersebut adalah beranjak dari Sosial Spirit, maka saya kira Indonesia bukan hanya saja DKI Jakarta. Indonesia luas dataran teritorialnya. Artinya, Ibu Risma patut untuk melihat Indonesia lebih luas lagi, sehingga kerja tidak terfokus pada wilayah Pemda DKI semata.

Kedua, Ibu Risma harus mampu secara proposional membedakan antara amanah sebagai Menteri Sosial RI dan Wali Kota Surabaya dahulu. Kedua jabatan publik tersebut ada ruang batasan kerjanya, namun tidak mengurangi makna kerjanya; kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

Ketiga, saya berharap Ibu Risma dalam kerjanya betul-betul beranjak dari sosial spirit dan bukan politik spirit. Sehingga kerja dari jabatan baru sebagai Menteri Sosial dapat menyentuh keseluruhan jutaan rakyat yang ada.

Saya menghawatirkan, ketika kerja tersebut beranjak dari politik spirit, maka kerja Ibu Risma tersebut akan memberikan dampak defenisi kerja Mensos yang lebih sempit lagi; Mensos berasa Dinsos.

Selain itu, tidak menutup ruang kemungkinan bahwa blusukan yang dilakukan Ibu Risma akan menghadirkan klaster PPKS atau Gelandangan baru. Karena, berdasarkan data bantahan pihak Pemda DKI yang mengatakan daerah Thamrin dan Sudirman, tidak ada PPKS atau Gelandangan di arel tersebut. Maka, bisa saja blusukan Ibu Risma bisa menarik perhatian warga di musim pandemi ini untuk menjadi PPSK atau Gelandangan untuk dapat bertemu Menteri Sosial dan mendapatkan bantuan.

Maka, saya kira pantas bila Ibu Risma disarankan untuk melihat Indonesia lebih luas lagi. Atau dengan bahasa lainnya, sekali-kali keluar kota dikit lah. Tengok Sabang, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Kan wilayah Mensos luas, bukan?

Walau begitu, spirit Ibu Risma sebagai Menteri Sosial baru setelah menggantikan Juliari Batubara (Tersangka Korupsi Bansos), patut diapresiasi. Paling tidak, ada harapan bahwa kehadiran Ibu Risma dapat memberikan purifikasi terhadap internal Mensos dan melakukan shifting atas hambatan-hambatan yang dilakukan menteri dahulunya di era pandemi ini.

Musim kali ini, seluruh rakyat Indonesia masih membutuhkan peran penting Mensos. Maka, pantas Ibu Risma disarankan untuk melihat Indonesia lebih luas lagi agar tidak ada lagi public shock yang dirasakan rakyat Indonesia atas prilaku publik figure di dalam tubuh Menteri Sosial.

Di akhir tulisan ini, saya sependapat dengan bang Rizal Ramli “stop adegan-adegan sandiwara lebay, karena rakyat sebetulnya sudah muak dengan prilaku pemimpin demikian”. Maka, dari Sabang sampai Maraoke harus diintegrasikan sebagai pandangan sosial Ibu Risma dalam membangun kesejahteraan Indonesia secara menyeluruh dengan sosial spiritnya.