SERGAP.ONLINE – Front Pembela Islam dan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI berencana menggelar aksi 1812 di depan Istana Negara, Jakarta. Jumat, (18/12).

Aksi 1812, dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan atas penetapan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat oleh Polda Metro Jaya, Minggu lalu.

Aliansi yang dimotori PA 212, FPI, dan GNPF Ulama ini menuntut Rizieq bebas dari jerat hukum tanpa syarat.

Aksi yang akan dimotori para pelaku 212 dan sejumlah gabungan elemen masyarakat ini, mendapat penilaian berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia dari Sosiolog, Musni Umar.

Musni Umar menyebut aksi tersebut merupakan bagian dari UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Ia pun menyebut menyampaikan pendapat juga sejalan dengan pasal 28 UUD 1945.

Dalam menyampaikan pendapat, menurut Musni harus memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian untuk memperoleh pengawalan. Berdasar UU No. 9 tahun 1998 hanya memperboleh pemberitahun, tidak untuk memperoleh izin.

Pendapatnya melaui Kanal Youtube Musni Umar, miliknya ini. Ia kemudian menyampaikan aksi 1812 yang akan digelar selain dijamin UU, yang paling penting adalah tujuan masa aksi.

“aksi 1812 yang akan digelar, selain dijamin UU, tentu yang lebih penting adalah tujuan mereka. Tujuan mereka sebagaimana yang sudah tersebar. Membebaskan Imam Besar HRS,” Tuturnya.

Selain dari menuntut agar IB HRS dibebaskan, Rektor UIC ini pun mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Masa aksi juga akan menuntut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen atas kematian enam Laskar FPI saat tragedi Tol Cikampek.

Menurutnya, TGPF Independen sangatlah penting untuk dibentuk, karena mengingat terdapat perbedaan pedapat yang berbeda dari kalangan Polri dan FPI.

“perbedaan informasi ini harus dicari kebenarannya, agar dapat disampaikan kepada publik,” ucapnya.

Video di Kanal Youtube miliknya ini, kemudian dipublikasikan melalui akun Twetter miliknya.

Rektor UIC Jakarta ini, dalam memberikan pernyataan atas video yang ia bagikan ini. Menurutnya, aksi 1812 tuntut HRS dibebaskan dan bentuk TGPF Idependen akan dilaksanakan dengan damai dan tidak ada tindakan represif.