Foto : Ilustrasi Pepaduan Islamic Center Kota Ambon dan Cafe

SERGAP.ONLINE – Peralihan Nomenklatur dari Rehabilitasi Islamic Center ke pembangunan Cafe di lingkup Islamic Center, Waihaong, Kota Ambon, Maluku mendapat perhatian serius dari pelbagai kalangan masyarakat sampai pada praktisi hukum di tingkat ibukota Negara, Jakarta.

Sebagaimana ditelusuri media ini, ternayata peralihan pembangunan tersebut tidak hanya saja ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan. Pembangunan Cafe di lingkup Islamic Center tersebut pun juga mendapat perhatian serius karena dianggap telah dibangun tidak tepat sasaran dan menjadi pencemar buruk nuansa Islam di lingkup Islamic Center tersebut.

Praktisi Hukum dan Pengajar Hukum Pemda pada Fakultas Hukum Universitas Azzahra Jakarta, Ojaruddin SH., MH melalui telpon Whatshap menyampaikan bahwa peralihan pembangunan tersebut bila dipandang dari aspek Administrasi Negara, sesungguhnya hal tersebut telah mengalami kesalahan dan cacat secara administrasi.

“Secara Administrasi Negara sudah salah,” tagas pengajar Hukum Pemda pada Universitas Azzahra itu. Rabu, (24/3).

Peralihan pembangunan tersebut tidak hanya mengalami kecacatan secara administrasi negara, melainkan menurutnya, juga mengalami kesalahan secara admnistrasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

Hal demikian menurutnya, patut untuk ditelusuri oleh pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Kajaksaan Tinggi (Kejati) Maluku karena terdapat dugaan yang patut diusut secara serius dan tuntutas.

“Ada dugaan penyalahgunaan atas peristiwa hukum yang terjadi pada peralihan pembangunan rehabilitasi Islamic Center ke pembangunan Cafe itu. Kejati Maluku harus mengambil peran untuk mengusut secara serius penyalahgunaan pada pembangunan tersebut. Harus sampai tuntas,” tegas pengajar dan praktisi hukum Ibukota Jakarta itu.

Selain menyoroti pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan, Ojaruddin juga menyayangkan pembangunan Cafe di lingkup Islamic Center tersebut.

Menurutnya, hal tersebut sangatlah tidak lazim untuk dikerjakan. Pembangunan Cafe di lingkup Islamic Center tersebut tanpa disadari telah menodai dan mencemar nuansa Islam di lingkup Islamic Center.

Mestinya, bagi pribadinya, pemerintah mestinya mengambil kebijakan untuk membangun pembangunan yang harus mendukung dan bernuansa Islam di sekitar Islamic Center tersebut. Contonya, membangun Madrasah Islamic Center, tempat singgahan santunan Yatim atau semisalnya yang memang mendukung kerja Islam dan relevan.    

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, persoalan ini juga mendapat kritik serius dari ketua Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) Kota Ambon, Fahri Bachmid yang turut mengangkat suara soal peralihan pembangunan tersebut. Menurutnya, peralihan pembangunan tersebut merupakan peristiwa hukum yang harus ditelusuri lebih jauh oleh Kejati Maluku.