Sergap.online, Maluku – Corona Virus Diseasa 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehinga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan Covid-19 diperlukan panduan dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 baik untuk diri sendiri maupun kapada orang-orang di sekitar dan keluarga.

Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
INPRES tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Baik yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak dll.

Surat edaran Menkes HK.02.01/MENKES/202/2020
Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease Covid-19 bermaksud untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama lintas sektor dan pemerintah daerah pada penanganan Covid-19.

Lewat INPRES Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dan Kemenkes Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020
Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease Covid-19.

Pasca aksi joget, sejumlah pejabat di Kantor DPRD Provinsi Maluku usai rapat paripurna, kami dari BEM Universitas Darussalam Ambon menilai bahwa kegiatan tersebut tidak sama sekali mengindahkan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan edaran Kemenkes Nomor HK.02.01/KEMENKES/202/2020 tersebut.

Suasana kepanikan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kota Ambon ditekan dengan peraturan protokol kesehatan sehingga membatasi aktifitas keseharian dengan batas jam yang ditentukan, dan masyarakat tidak terlalu mempersoalkan peraturan protokol kesehatan tersebut.

Akan tetapi lewat kegiatan joget-joget se-jumlah pejabat yang di dalamnya ada Ketua Gugus Tugas Covid-19 (Kasrul Selang) besarta se-jumlah OPD dan Anggota DPRD yang juga ikut terlibat dalam aksi joget tersebut, maka perlunya harus dikritisi bersama.

Sebab yang menjadi ketakutan kami dari BEM Universitas Darussalam Ambon adalah jangan sampai peraturan yang diterapakan tidak berlaku adil, yang artinya aturan tumpul ke atas, tajam ke bawa.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya adalah dunia Pendidikan. Dunia Pendidikan juga ikut merasakan dampaknya sehingga mengakibatkan proses belajar dimulai dan diakhiri di rumah. Pendidikan dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online) dan ditaati Siswa/Mahasiswa. Ini adalah bentuk upaya dunia pendidikan dalam membantu pemerintah untuk membasmi pandemi Covid-19 yang ada di Maluku.

Perlunya yang harus menjadi pertimbangan bagi Ketua Tim Gugus Tugas Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah OPD dan Anggota DPRD jangan bertingkah seakan kondisi Covid-19 di Maluku sudah tidak ada, dan seakan sudah tidak diberlakukan lagi mekanisme Protokol kesehatan.

Maka dari uraian singkat di atas. BEM Universitas Darussalam Ambon meluncurkan 5 Peryataan Sikap di bawah ini.

  1. Meminta Gubernur Maluku segera mencopot jabatan Kasrul Selang dari SEKDA dan Kepala Gugus Tugas Provinsi Maluku.
  2. Meminta Gubernur Maluku segera menegur sejumlah OPD yang ikut terlibat dalam aksi joget tersebut.
  3. Meminta Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Provinsi Maluku segera mancabut peraturan Protokol Kesehatan yang sudah diterapakan. Sehinga Maluku kembali ke masa Normal
  4. Meminta Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk menegur se-jumlah anggota DPRD yang terlibat dalam aksi joget tersebut
  5. Apabila tuntutan kami tidak digubris, maka kami dari BEM Universitas Darussalam Ambon akan menggelar konsolidasi dengan bem Se-Kota Ambon untuk menduduki Kantor Gubernur Provinsi Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Ketika 5 Poin tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap dua lembaga, DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku.