Ambon – Komisi I DPRD Kota Ambon kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Soisal Kota Ambon. Rapat ini dilakukan akibat dari banyaknya masyarakat yang mengadu langsung ke DPRD terkait dengan tidak terdata atau tidak diakomodir sebagai masyarakat miskin baru. Karenanya, DPRD Komisi I kembali mengundang berapa dinas terkait untuk melakukan rapat evaluasi, Selasa (2/6)

Sekertaris Komisi I, Saidna Azhar Bin Tahir mengatakan Sejauh ini DPRD masih menemukan sistem pendataan yang belum tertata baik. Masih banyak data atau masih banyak masyarakat yang belum didata kategori masyarakat miskin baru untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), pun bantuan sembako untuk kelurahan ( BLT untuk desa dan negeri).

Belum lagi ketidaksingkronisasi antara data dari pusat melalui Kementerian Sosial yang beberapa waktu lalu memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam realisasi BST terdapat banyak data yang dianggap double. Belum lagi ada yang kategori PNS tetapi masih mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut.

Saat ditelusuri, Data tersebut merupakan data lama, 4 atau 5 tahun lalu. Kementrian Sosial dalam penanganan Covid-19 untuk daerah Kota Ambon menggunakan database yang telah ada dahulu, sehingga terjadi tumpang tindih atau terjadi pendoublean nama.

Hal ini dianggap tidak adanya koordinasi singkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karenanya pihak DPRD meminta agar segera diperbaiki sistem pendataan ini, sehingga nanti pada saat pencarian di bulan berikut tidak lagi ada yang double seperti sekarang. Pungkasnya

Adapun beberapa poin kesimpulan yang di jadikan Rekomendasi Komisi I adalah:

  1. Pemkot diminta mempercepat proses realisasi Bansos bagi calon penerima yang belum realisasi.
  2. Pemkot melalui para Camat diminta agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah desa atau negeri dan Kelurahan agar dilakukan kembali penyisiran dan pendataan bagi Masyarakat Miskin Baru yang belum terdata.
  3. Pemkot melalui Dinas terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa, diminta agar segere memasang/menempelkan nama-nama masyarakat penerima bantuan diseluruh tingkat RT di Desa masing-masing.
  4. Pemkot melalui Dinas terkait diminta agar dapat segera menyelesaikan semua proses pendataan paling lambat 14 hari terhitung sampai tgl 15 Juni 2020. (Alhams)