Sergap.online, Jakarta – Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi “Desa harus terang benderang supaya rakyat dapat menikmati penerangan. Bisa melakukan kegiatan belajar di malam hari bagi anak-anak. Ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita penuhi”

Ketua Gerakan Pemuda Nusantara, Haikal menyampaikan bahwa pernyataan tersebut kemudian diwujudkan dalam Perpres Nomor 47 tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi. Pepres ini Iahir sebagai bentuk program penerangan pemerintah terhadap Desa-Desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2500 Desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 332,8 Miliar dari APBN, dengan target sebanyak 95.729 paket LTSHE diserahkan kepada 6 provinsi Timur Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar 1 Triliun untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 Provinsi.

Permen ESDM Nomer 33 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Permen ESDM No. 33 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik sebagai regulasi yang mengatur transaksi penyediaannya.

Menjelang masa pemilu, pada akhir tahun 2017 Iahirlah Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (KJG) yang kemudian menjadi lembaga corong penggagas Program Desa Terang. Lembaga ini kemudian didukung langsung kelahirannya oleh Jokowi dan Megawati. Selanjutnya, karena KJG dianggap gagal dan menuai banyak masalah kemudian berganti wajah menjadi Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI). Belum selesai masalah KJG. GNTI kemudian juga mundur dalam memperjuangkan realisasi PDT tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil saat ini adalah bahwa Program Desa Terang adalah program palsu para elit pemerintahan, elit Partai Politik dan Mafia dalam menipu rakyat. Memberikan rakyat janji-janji kesejahteraan tidak cukup sampai disitu, sejak dari KJG sampai GNTI juga dimanfaatkan oleh mafia di dalamnya, sehingga membuat sebagian masyarakat yang mengharapkan program PDT tersebut dirugikan

Bagaimana tidak, jika benar Program Desa Terang akan direalisasi sesuai komitmen Pemerintah, maka harusnya sudah ada regulasi yang mengatur soal itu. Dalam Pepres no 47 tahun 2017 dan Permen ESDM no 33 tahun 2018 menjelaskan bahwa Penyediaan LTSHE akan mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, bahwa penyediaan LTSHE yang dikelola atas dasar kerjasama pihak Kementrian dan Lembaga tidak punya dasar regulasi.

Kesimpulan selanjutnya adalah Program Desa Terang adalah program palsu hasil tipu muslihat Pemerintah dan Lembaga Mafia.

Salah satu Perusahaan yang ikut terlibat untuk melaksanakan Program Desa Terang ini PT. ANDARAN TUA SEJATI dengan direkturnya Sri Sutarti SKM, MH yang telah menyebabkan banyak kerugian terhadap kontraktor, berdasarkan pencalonan Ibu Sri Sutarti sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepahiyang. Olehnya itu, kami menduga permintaan dana dari kontraktor sebesar 100 juta dengan tujuan untuk kepentingan bertarung menjadi Calon Bupati di Kabupaten Kepahiyang. (Red.Sergap)