SERGAP.ONLINE – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman membantah tudingan yang mengatakan pemerintah menahan para masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintah.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap ruang publik untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kritik yang berakhir dengan penahanan itu cuman berlaku di masa lalu.

“Pemerintah tidak pernah menangkap kritikus, tidak ada orang yang mengkritik ditangkap oleh pemerintah kecuali di masa lalu,” ungkap Fadjroel dalam sebuah diskusi virtual yang dikutip dari Gelora.co.

Juru Bicara Presiden Jokowi itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya selama ini UU ITE telah mengalami kesalahan penafsiran di kalangan masyarakat sehingga kerap dijadikan alat untuk saling mempolisikan.

Salah satu alasan dijadikan Jokowi untuk melakukan revisi UU ITE, karena literasi digital masyarakat minim sehingga tidak sedikit yang membuat laporan ke kepolisian.

“Jadi, problem utama yang dilihat presiden ini dari kritik dan masukan adalah belakangan ini kata presiden banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya,” tuturnya.

Diketahui, Jokowi mengatakan sebelumnya semangat UU ITE sebagai aturan yang menjaga ruang kebebasan digital agar selalu bersih dan terjaga produktifitasnya.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” ulasnya.

Namun menurutnya, ketika implementasi UU tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan, tentu UU ITE harus diperbaharui kembali dan pasal-pasal karet yang memiliki perbedaan tafsir dan berpihak harus dihilangkan.

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegasnya.