SERGAP.ONLINE – Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402 yang menewaskan semua prajurit Angkatan Laut, menjadi perhatian serius publik dalam menyikapinya. lebihnya berdasarkan pantaun media ini, telah menjadi pukulan atas status kedudukan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menduduki posisi sebagai pimpinan pertahanan Indonesia.

Anggota legislatif DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan menerangkan bahwa Prabowo sebagai menteri Pertahanan dan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI memiliki tanggung jawab terhadap faktor human error soal manajemen tekhnis dan infastruktur militer yang tidak layak.

Menurutnya, keduanya memiliki tanggung jawab besar atas hal tersebut, maka ia meminta keduanya untuk mundur dan perlu belajar malu layaknya orang Jepang.

Yohan menjelaskan bahwa kapal Selam Nanggala 402 itu bila dibandingkan manusia, maka telah mengalami performa yang menurun. Pasalnya, kapal Selam Naggala merupakan buatan Jerman yang diproduksi sejak tahun 1977 dan dibeli Indonesia pada 1981. Menurutnya, kapal tersebut sungguh merupakan kapal yang amat tua, walau telah berkali-kali diawetkan. Namun, sesuatu yang konteksnya tua, maka tetap tua statusnya.

Lebih lanjut, kata dia, Fakta alutista Indonesia banyak yang telah mengalami usia tua, sehingga hal ini bertolak belakang dengan semangat sebagai poros maritim dunia yang kerap digaungkan pemerintah. Namun, bila tetap dipaksakan terwujud untuk tetap sejalan dengan cita dan harapan tersebut, maka harus didukung dengan alutista yang mempuni dan berusia fresh atau muda.

Anggota DPR RI Fraksi PAN itu pun, menyinggung soal kinerja Menhan Prabowo yang selalu menggaungkan alutista yang mempuni untuk mendukung cita dan harapan pemerintah, malah beralih fungsi dan mengurus lumbung pangan, serta menyibukkan diri merekrut 100 ajudan utuk pengawalannya, yang jelas tidak memiliki relevansi dan korelasi terhadap status kedudukan yang disandangnya.

Lalu, ia pun menyinggung soal panglima Marsekal Hadi Tjahjanto yang selama ini tidak memfokuskan diri pada kerja berbasis militer, malah sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan profesional kemiliteran, namun lebih pada mengurusi ormas yang membuat kedudukan TNI terindikasi turun peranan.

Menurutnya, kedua kepala keamanan negara ini sama-sama melakukan aktivitas diluar fugsi, sehingga keduanya patut dipertanyakan loyalitasnya dalam membangun ketahanan negara dan layak untuk diberhentikan.