Sergap.online – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) mengambil sikap tegas untuk mengusut secara serius Mafia Proyek yang berada di lembaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini disampaikan lewat Press Rilis yang dikirim ketua GPN, Haikal kepada media ini.

Menurutnya, sikap ini berdasarkan oknum pejabat dalam lembaga kementrian PUPR yang yang tidak taat aturan dan menyalahgunakan jabatan sebagai lahan memperkaya diri dan merugikan rakyat.

Haikal menyapaikan sikap pihaknya berdasarkan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementrian PUPR dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ketentuan kedua PP tersebut telah dilanggar oleh oknum Kementrian PUPR.

“pada pasal 6 prinsip pengadaan barang/jasa, bukan lagi dilakukan secara bersaing, tetapi dilakukan dengan
minta komitmen fee kepada kontraktor”. Ucap Haikal melalui rilis yang dikirim

Berkaitan hal ini, Haikal menyampaikan pihaknya mengantongi bukti Transfer kepada pelantara Oknum tersebut yang dilakukan dalam beberapa tahap.

Dengan itu, pihaknya mendesak Mentri PUPR, Dr.Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc untuk mengusut tuntas persoalan yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya ini.

Terdapat sejumlah nama-nama yang dimuat pada rilis, nama-nama tersebut menurut Haikal, ada dugaan keterkaitan dengan pejabat tinggi di PUPR.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.