SERGAP.ONLINE – Pemerintah melalui Menko Polhukam RI Mahfud Md menggelar pengumuman terkait status Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah secara resmi melarang aktivitas organisasi kemasyarakatan FPI.

Hal tersebut, kata Mahfud MD sesuai dengan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).

Selain itu Mahfud dalam keterangannya membuka sejumlah alasan terkait pelarangan FPI salah satu diantaranya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure Front Pembela Islam (FPI) telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” Kata Mahfud.

Dalam konferensi pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK.