Gambar: Ilustrasi Komnas HAM Konfersi Pers

SERGAP.ONLINE – Kebebasan menyampaikan pendapat adalah kewajiban kepada setiap warga negara Indonesia. Hal demikian berdasarkan ketentutuan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, dan pasal 24 UU HAM, serta diperjelas dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, siapa sangka kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut kemudian didapati dari sejumlah kalangan masyarakat yang merasa takut dalam menyapaikan pendapat dan mengkritiki pemerintah.

Ketakutan tersebut didapati lewat survei internal yang dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia di 34 provinsi. Survei yang dilakukan sejak Juli hingga Agustus ini melibatkan 1.200 responden.

Didapati sebanyak 29 persen responden takut dalam memberikan, dan mengkritik pemerintah.

Juga sebanyak 36,2 persen responden atau warga negara, merasa ketakutan dalam penyampaian pendapat, dan kritik melalui kanal-kanal internet, maupun media sosial.

Pun didapati tingkat ketakutan penyampaikan pendapat, dan lampiasan ekspresi di kampus, dan universitas, sebanyak 20,2 persen.

Angka ketakutan tersebut kemudian tercatat sebagai laporan akhir tahun 2020 Komnas HAM kepada Pemerintah Indonesia.

Komnas HAM melalui data laporan akhir tahun tersebut mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin untuk mengevaluasi konsep pemidanaan terhadap warga negara yang menyampaikan kritik, dan pendapat.

Komnas HAM juga meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, mampu melebihkan sikap hormat, dan memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat.

Komnas pun menyarankan pemerintah, agar melakukan review atas UU ITE, serta menyegarkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Reaksi berlebihan dari pemerintah dalam penggunaan aparatur keamanan, berdampak pada pemidanaan orang-orang yang melakukan kritik, dan pendapat kepada pemerintahan.

Komnas HAM menyeruakan bahwa penindakan, dan pemidanaan terhadap orang yang menyampaikan pendapat, dan kritik, tidak diperlukan, karena berpotensi memberangus hak asasi, dan demokrasi.