Oleh; Puan Bakri, Tokoh Muda Millenial

Sergap.online – Kampus atau perguruan tinggi adalah salah satu institusi yang memperjuangkan nilai-nilai luhur serta memperhatikan keberadaan mahasiswanya, guna dalam rangka meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Terlebih karena mahasiswa adalah agen-agen perubahan yang platform-nya adalah sebagai insan-insan tercerahkan, bermoral dan tentu berpendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai tinjauan terminologis, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Lebih lanjut beliau ( Kerja Ki Hajar Dewantara 1962:14) menjelaskan bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti ( kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Dalam pengertian; Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya”

Terlepas dari defenisi pendidikan yang begitu urgensi diatas, kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan permasalahan yang meluas secara multisektor. PHK berskala besar terjadi di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, banyak orang tua yang kehilangan mata pencaharian, serta ditambah dengan beratnya kebijakan beberapa instansi kampus yang hanya melakukan pemotongan beberapa persen biaya UKT bagi mahasiswa yang “on going” dan tidak melakukan pemotongan sepeserpun bagi mahasiswa baru (maba).

Disisi lain, kelas ekonomi rentan jadi makin terhimpit. Eskalasi angka PHK serta penurunan tingkat pendapatan masyarakat atau orang tua membuat pembiayaan “masa studi” dan “masuk studi” menjadi kian terbebani.

Padahal seharusnya ditengah krisis multidimensi sebagai buntut dari Covid-19 seperti sekarang ini, sinergitas pemerintah dan institusi pendidikan untuk meringankan biaya masuk kuliah kepada calon mahasiswa serta meringankan biaya kuliah secara merata bagi mahasiswa yang on going, menjadi opsi paling rasional saat ini.

Dalam prakteknya mengenai hal tersebut, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan, telah mengatur sejumlah skema pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa PTN.

Permendikbud ini merupakan respons terhadap krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi dalam realiasi, masih ada saja “pejabat kampus yang nakal” dengan melakukan kebijakan-kebijakan lain yang panjang prosedur serta terkesan untuk kepentingan sepihak.

Kalau kita lihat dalam PERMENDIKBUD Nomor 25 tersebut, jelas bahwa penjabaran skema pembayaran diperuntukkan bagi mahasiswa di masa akhir kuliah dapat membayar paling tinggi 50 % UKT jika mengambil sebanyak enam atau kurang dari enam SKS. Kebijakan ini berlaku pula bagi mahasiswa semester 9 program sarjana dan sarjana terapan (S-1, D-4) dan mahasiswa semester 7 program diploma tiga (D-3).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim dalam penjelasannya mengatakan bahwa, kebijakan tersebut sebagai langkah Kemendikbud dalam upaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19.

Jika kita bandingkan antara realitas dan kebijakan tersebut, sebenarnya masih jauh dari kemampuan mahasiswa yang latar belakang ekonomi keluarganya tidak mampu. Akan lebih memberatkan lagi bagi mereka yang tidak mendapatkan sentuhan pemerintah berupa bantuan sosial, BLT atau jenis bantuan lainnya.

Eric Alexander Sugandi, peneliti senior dari Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengatakan ” pemerintah perlu menyalurkan BLT untuk membantu memulihkan segi permintaan dari masyarakat.”

Idealnya, apa yang disampaikan oleh Eric memang benar adanya, paling tidak pemerintah juga harus peka pada persoalan permintaan. Karena tidak semua mahasiswa dan calon mahasiswa berasal dari keluarga yang mampu.

Jika kita tinjau kembali tentang pengertian UKT dalam Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti Nomor 39 tahun 2017 menjelaskan, UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut menjelaskan; Terkait penghitungan besarnya penetapan UKT, wajib memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal (“BKT”), yaitu keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN.

 Penjelasan yang hampir sama juga dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti nomor 39 tahun 2017; besarnya UKT juga dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi yaitu :

  1. Mahasiswa
  2. Orang tua mahasiswa; atau
  3. Pihak lain yang membiayainya.

Oleh karena itu maka, dalam konteks perguruan tinggi sebagai instansi yang telah melakukan transformasi kebijakan pemerintah pusat, masih terkesan cacat dan tidak peka pada persoalan mahasiswa. Selain itu, kebijakan yang direalisasikan untuk pemotongan UKT pun dinilai panjang prosedur.

Mengingat kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi pembukaan UUD 1945. Maka perlu adanya peninjauan kembali oleh pemerintah pusat dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk melihat kembali kebutuhan dan permintaan mahasiswa baru yang harus dengan deras keringat orang tua, pinjam uang sana-sini hanya untuk melunasi biaya masuk kuliah yang berat adanya.

Akibat dari adanya masalah biaya kuliah yang tinggi tersebut, banyak siswa yang terpaksa mengurung niatnya untuk kuliah. Padahal jelas dalam tujuan Tri Darma Perguruan Tinggi poin pertama yaitu pendidikan, bahwa mahasiswa adalah mereka yang dikenal sebagai kaum intelektual, dan memiliki kualitas pemikiran yang tinggi dalam memajukan bangsa.

Maka tanpa adanya proses belajar dari perguruan tinggi, tentunya SDM unggul dan berkualitas akan minim dihasilkan dan tentunya akan berefek kepada proses pembangunan bangsa kedepan.

Ini sama halnya dengan mengurung “esensialisme” dan “progresivisme” dalam mencetak agen perubahan (agent of change) dan mentransformasikan nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Belum lagi masih banyak keresahan mahasiswa akibat “study from home”. Kampus lockdown, tugas seperti “smackdown” mahasiswa jadi “down”. Mengerjakan tugas seperti tugas mengerjain mahasiswa.