SERGAP.ONLINE – Belasan Anggota Persatuan Kader HMI Jakarta Timur sembagi Walikota Jakarta Selatan mendesak Sudin SDA Jakarta Selatan, Mustajab untuk serah diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan material tahun anggaran 2018 sejak menjabat sebagai Kepala Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur.

Mustajab diduga telah melakukan tindak kejahatan dalam meloloskan PT. Melia Hutama Pande sebagai pemenang dalam proses tender lelang proyek pengadaan material tersebut.

Menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, Kordinator Persatuan Kader HMI Jakarta Timur, Fais Lessilawang menuturkan Mustajab harus bertanggung jawab atas kesewenangan tersebut.

Fais menilai kebijakan Mustajab tersebut pun tidak berdasar pada aturan main lelang proyek di lingkup wilayah DKI Jakarta, sehingga dianggap merupakan upaya memperkaya diri dengan cara memberi proyek di akhir tahun 2018.

Selain itu, proyek yang berhasil dimenangkan PT. Melia Hutama Pande dinilai fiktif karena hanya dikerjakan dalam kurung waktu satu bulan, sejak November dan berakhir di Desember.

“Proyek pengadaan tersebut merupakan proyek tahap kedua dengan besar anggaran senilai 13.9 miliar, dan hanya dikerjakan selama satu bulan saja. Sedangkan, tahap pertama dengan jenis proyek yang sama dengan nilai 4.5 miliar yang dikerjakan PT. Tohoma Mandiri, memakan habis waktu selama delapan bulan, tidakkah ada kecurigaan besar di dalamnya?,” Teriak Kordinator Persatuan Kader HMI Jaktim itu. Jumat,(12/3).

Ketika mengacu pada Lembaran Data Pemilihan (LDP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), PT. Melia Hutama Pande dinilai sebenarnya tidak layak untuk diloloskan karena terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi. Namun, dengan otoritas Mustajab saat menjabat sebagai Kasudin SDA Jakarta Timur saat itu, PT Melia Hutama Pande diloloskan.

Selain itu, salah satu alasan yang dianggap PT. Melia Hutama Pande tidak layak mengikuti proses lelang adalah dukungan quary fiktif, dimana pemberi izin quary telah mati. Dengan demikian, PT. Melia Hutama Pande dinilai mestinya gugur secara otomatis berbasis sistem.

Setelah proyek dimenangkan di November dan berakhir Desember, mantan Kasudin SDA Jaktim itu dipanggil penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Januari 2019. Satu bulan setelahnya, karena diduga ada penyalahgunaan kewenangan dan terindikasi penggelapan anggaran negara senilai miliaran rupiah.

Namun, menurut Fais, proses hukum tersebut terpaksa mengalami jalan buntut dan hilang jalan karena diduga telah berakhir dengan bagi-bagi hasil.

Fais menuturkan, pihaknya menyayangkan proses hukum tersebut sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil andil perkara tersebut, dengan memanggil Mustajab untuk diperiksa lebih lanjut dan ditetapkan sebagai tersangka.

Di akhir orasinya, Fais menyampaikan ultimatum bahwa pihaknya akan kembali lagi melakukan demonstrasi di KPK dan Walikota Jakarta Selatan pada Selasa (16/3) mendatang.