Gambar: Ilustrasi

SERGAP.ONLINE – Pembangunan Infastruktur Indonesia merupakan bagian dari cita-cita Presiden Jokowi untuk membangun dan menata lanjut Indonesia secara menyeluruh lebih baik lagi untuk kemudahan dan kesejahteran Indonesia.

Namun, didalam proses pembangunan tersebut sering didapati dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik proyek masih dalam tahapan tender hingga usai dimenangkan.

Seperti halnya ditemukan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan suap dalam tender proyek pembangunan Jembatan Cokroaminoto-Tohpati Bali. Terdapat keaneahan dalam proses tender proyek tersebut sehingga terkesan ada peranan mafia dengan menggunakan langkah yang mengutungkan diri dan mengabaikan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Proyek dengan nama tender Pekerjaan Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) – Bali. Berdasarkan jadwal pertama yang tertera pada LPSE Kementrian PUPR, jadwal penetapan pemenangan seharusnya pada 14 April 2021 07.00 sampai 14 April 2021 09.59.

Namun, terdapat perubahan jadwal yang lebih cepat dari ketentuan ketetapan tersebut. Dimana perubahan itu menjadwalkan penetapan kemenangan pada 09 April 2021 09.00 sampai 09 April 2021 11.00.

Perubahan jadwal lebih cepat pada proyek yang non-kategori lebih cepat (urgency) ini, menimbulkan kecurigaan terdapat proses persaingan tender yang tidak sehat di dalamnya. Pasalnya, perubahan tersebut tidak berdasarkan alasan yang mendasar yang dapat dijadikan legitimasi dan menjadi kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, proses tender pada proyek ini pun dinilai tidak berdasar kebijakan objektif dan transparan, tapi lebih soal kebijakan subjektif yang terindikasi mengarah pada kepentingan sepihak untuk mendapatkan keuntungan semata.

Hal ini, menurut Haikal menjadi catatan rekomendasi penting untuk pihak penegak hukum baik Kepolisian Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk menelusuri dan mendalami kasus ini.

Menurutnya, ada permainan oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin meraih keuntungan pada pelaksanaan tender proyek ini dengan menggunakan langkah yang mengesampingkan ketentuan perundang-undangan. Sehingga patut permainan curang tersebut ditelusuri lebih dalam dan diungkap secara terbuka agar diketahui publik lebih luas.

Diketahui, dugaan perubahan lebih cepat tersebut atas usulan Kelompok Kerja (Pokja) dengan nomor surat PB.02.01/Kb26/117 tertanggal 23 Maret 2021  kepada kementrian PUPR sehingga terbitlah surat dengan nomor PB.02.01-Mn/631 tertanggal 7 April 2021.

Surat pengajuan lebih cepat itulah, menurut Haikal patut dipertanyakan dan diduga kuat merupakan permainan kepentingan besar. Pasalanya, surat pengajuan tersebut tidak disebutkan secara terbuka alasan-alasan proyek tersebut harus dipercepat dari ketentuan utama yang sudah dijadwalkan.