Sergap.online, Jakarta – The Muslim Demokrasi menggelar diskusi dengan tema; Siapa layak memimpin Polri?

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntomo, Politisi PSSI Patriot Muslim, dan Praktisi Hukum dan juga Wasekjen PB. HMI Rahmat Ali Mony.

Pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntono menilai wacana mengenai pergantian Kapolri merupakan hak Presiden Jokowi, karena hak prerogatifnya sesuai dengan aspek politik yang kerap muncul dalam tiap suksesi calon Kapolri.

Sementara itu, aspek penegakan hukum yang ada di tangan Polri pun diuji kualitasnya, sebagai bagian dari poin yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita.

“Penegakan hukum sebagai salah satu poin Nawacita bebas wacana mengenai siapa yang harus memegang jabatan Kapolri. Saat ini presiden memang sedang kesulitan menentukan siapa figur yang layak menjadi Kapolri,” ujar Suhendra Hadikuntono dalam sebuah acara diskusi di kawasan Rawamangun, Jakarta timur, Jumat (28/08/2020).

“Saya kira ini adalah prerogatif presiden. Jadi Jokowi memang harus bertanggungjawab memilih siapa sosok Kapolrinya,” ujarnya menambahkan.

Mengenai kriteria calon Kapolri yang layak sebagai Kapolri, Suhendra menilai bahwa semua calon tersebut haruslah memahami apa itu makna Trisakti yang dicetuskan Presiden Soekarno, juga Nawacita-nya Presiden Jokowi.

Selain itu, loyalitas calon Kapolri ini harus diserahkan kepada presiden dengan memegang utuh visi dan misi yang diembannya sebagai Tribrata satu.

“Kapolri harus menyelami Trisakti-nya Bung Karno dan Nawacita-nya Jokowi. Karena Nawacita upaya Jokowi untuk mewujudkan Pancasila sebagai Roh bangsa Indonesia,” ujar Suhendra.

Sebagai tambahan penutup kata Suhendra, Kapolri baru harus punya jiwa Pancasila untuk membasmi orang-orang berkedok agama yang intoleran, dan menggerogoti pondasi bangsa. Dia harus setia kepada presiden dan harus satu visi dan satu misi.

Sementara itu, menurut Praktisi Hukum Rahmat Ali Mony bahwa Polri adalah Institusi penegak hukum terbesar di Indonesia yang tersebar sampai pelosok negri Indonesia. maka figur Kapolri adalah yang harus memahami dan beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia.

Kemudian, selain dari memahami hukum, Calon Kapolri pun juga harus memahami perbedaan dan mengetahui kultur Indonesia yang terdapat di puluhan provinsi dan ratusan daerah. Sebab, keinginan hukum itu ditegakkan secara baik adalah hanya bersahabat dengan kultur yang ada.

Selain itu, menurut Rahmat yang juga sebagai Wasekjen PB. HMI bahwa Calon Kapolri jangan hanya memahami kultur dan daerah Pulau Jawa saja, namun untuk puluhan provinsi lainnya diabaikan. Ini adalah cara memandang Indonesia sebagai negara Kebihinekaan yang keliru.

Menyoal sentimen keagamaan yang kiang dipersoalkan untuk pimpinan Polri, Rahmat mengatakan hal ini urgent untuk dipersoalkan, namun kita pun mengetahui bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan. Jadi tidak harus dipersoalkan. Subtansinya adalah ia mampu memahami Indonesia sebagai negara yang bihineka dan memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan hukum dengan baik untuk mencerminkan Institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum.