Foto Desing: Redaksi Sergap.online

SERGAP.ONLINE – Direktur Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan, Lucky Alfirman dalam keterangan Pers APBN KITA melaporkan jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp. 6.361 Triliun per akhir Februari 2021 lalu.

Posisi tersebut meningkat ketimbang bulan Januari lalu yang berjumlah Rp. 6.233 Triliun.

“Itu sesuai dengan yang kita rumuskan bersama-sama antara pemerintah dan DPR tentang bagaimana merancang dan menggelola APBN ini,” papar Lucky dalam telekonferensi. Selasa, (23/3).

Lucky menegaskan bahwa pihak pemerintah telah melakukan upaya pengelolaan atas APBN tersebut sudah dengan secara baik. Tahun ini, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan telah memiliki proyeksi defisit anggaran hingga mencapai 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp. 1.006 Triliun.

Dalam hal pembiayaan anggaran, pemerintah Kemenku berhasil menutupi hingga sebesar 273,1 Triliun per akhir Februari 2021 lalu. Hal demikian, menurutnya sudah sejalan dengan rancangan Kemenku untuk mencari pembiayaan untuk menutup kekurangan kurangan tersebut hingga akhir tahun mendatang.

Wakil Mentri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa dalam upaya pembiayaan APBN pemerintah tidak mesti melulu mengandalkan utang. Tapi juga dari sector lain, seperti mengandalkan penerimaan pajak.

“Jadi kalau ditanya total utang, jumlahnya ada. Tapi biaya pembangunan kita, pembiayaan APBN kita tidak hanya sekedar mengandalkan utang, tapi juga mengandalkan penerima pajak,” kata orang nomor dua Kemenku itu.

Mentri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya, telah menuturkan bahwa total defisit APBN per Februari lalu telah mencapai 63,6 Triliun, atau 0,36 persen terhadap PDB dan angka tersebut lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya, Januari yang mencapai 45,7 Triliun.